Oleh:
Dr. Adityawarman Adil, Ketua DPRD Kota Bogor
Hari Pendidikan Nasional sebuah momen istimewa yang membawa kita merenung lebih dalam tentang arah pendidikan yang sedang dan akan kita bangun. Di Kota Bogor, di tengah semarak pembangunan infrastruktur dan teknologi, pendidikan tetap menjadi pilar utama yang menentukan masa depan. Namun di balik segala kemajuan, masih tersisa berbagai tantangan yang belum selesai kita benahi.
Sebagai kota yang terhitung maju di Jawa Barat, Kota Bogor memiliki fasilitas pendidikan yang cukup luas. Dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, tercatat ratusan lembaga pendidikan aktif melayani lebih dari 200 ribu pelajar setiap tahunnya. Namun jika kita menelusuri lebih dalam melalui angka partisipasi sekolah dan data fasilitas pendidikan, kita akan menemukan fakta bahwa masih ada ketimpangan dan keterbatasan akses pendidikan yang nyata di kota ini. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar memang tinggi, mencapai 98,48% untuk jenjang SD. Namun, angka ini mulai merosot tajam di tingkat SMP yang hanya 88,43% dan menurun drastis di tingkat SMA menjadi 61,36%.
Yang sangat perlu menjadi sorotan adalah, APM untuk pendidikan tinggi hanya berada pada angka 20,51%. Artinya, dari seluruh warga usia 19–23 tahun, hanya satu dari lima anak muda yang mengenyam bangku perguruan tinggi. Ini adalah sinyal bahaya tentang minimnya akses, keterbatasan biaya, dan belum kuatnya budaya akademik lanjutan di masyarakat kita. Ketika kita bicara tentang daya saing dan bonus demografi, kita justru menghadapi tantangan bahwa sebagian besar usia produktif belum memiliki bekal pendidikan yang cukup untuk bersaing secara global.
Jika kita menelaah sebaran fasilitas pendidikan pun, ternyata belum merata. Kecamatan Bogor Barat memang memiliki jumlah sekolah terbanyak, tetapi kawasan-kawasan padat seperti Tanah Sareal dan Bogor Tengah masih membutuhkan penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sarana. Di sisi lain, data menunjukkan angka melek huruf Kota Bogor cukup tinggi, yakni 99,57% untuk usia 10 tahun ke atas. Namun kemampuan literasi saja tidak cukup jika tidak ditunjang oleh keberlanjutan jenjang pendidikan dan pembekalan keterampilan.
Bukan hanya soal akses, tantangan pendidikan kita juga hadir dalam bentuk ketimpangan mutu antar lembaga. Sekolah-sekolah negeri dengan fasilitas minim harus bersaing dengan sekolah swasta berfasilitas lengkap. Perbedaan kualitas guru, jumlah rombongan belajar yang padat, serta akses teknologi pembelajaran yang timpang menciptakan lapisan-lapisan kualitas pendidikan yang tidak setara. Pendidikan di Bogor pun masih sangat bergantung pada sektor swasta. Dari data tahun ajaran 2024/2025, di tingkat TK hingga SMA, jumlah sekolah swasta mendominasi lebih dari 70% total sekolah yang ada. Artinya, tanpa intervensi kuat dari negara, maka pendidikan cenderung akan menjadi komoditas, bukan hak yang merata.
Masalah berikutnya adalah transisi dari sekolah ke dunia kerja. SMK sebagai lembaga pendidikan vokasional belum sepenuhnya menjadi jembatan efektif. Kita memang memiliki 103 SMK di Kota Bogor, terbanyak berada di Kecamatan Bogor Barat. Namun ironisnya, lulusan SMK juga mendominasi jumlah pencari kerja. Ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan vokasi belum sepenuhnya terhubung dengan dunia industri. Kita perlu menyusun ulang ekosistem pendidikan vokasional agar benar-benar berbasis kebutuhan dunia usaha, bukan sekadar pencetak ijazah.
Selain itu, masih banyak siswa yang terhambat mengakses pendidikan karena alasan ekonomi. Meski angka kemiskinan Kota Bogor menurun ke 6,53% pada tahun 2024, tetap saja ribuan anak masih hidup dalam rumah tangga miskin dan rentan putus sekolah. Ini menuntut pemerintah kota dan DPRD untuk lebih aktif memperluas program beasiswa, bantuan transportasi sekolah, hingga penyediaan makanan tambahan di sekolah-sekolah rawan gizi. Pendidikan haruslah menjadi alat pengangkat, bukan sekadar pelengkap.
Sebagai Ketua DPRD, saya percaya bahwa pendidikan tidak bisa dibenahi secara terpisah dari pembangunan sosial secara keseluruhan. Kita tidak bisa berharap siswa bisa belajar baik jika rumahnya sempit, makanannya tidak cukup, atau orang tuanya tak punya pekerjaan tetap. Maka pendekatan lintas sektor dalam menyusun anggaran pendidikan harus diperkuat. Pembangunan sektor pendidikan harus menyatu dengan penguatan keluarga, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial.
Saya juga mengajak semua pemangku kepentingan di Kota Bogor—mulai dari pemerintah daerah, pengelola sekolah, komunitas guru, orang tua, hingga dunia usaha—untuk melihat pendidikan sebagai kerja kolektif. Kita tidak bisa menggantungkan semuanya kepada Kementerian atau Dinas Pendidikan saja. Dunia kerja juga harus mulai membuka pintu seluas-luasnya untuk pemagangan siswa, kolaborasi kurikulum, hingga program CSR yang berdampak nyata di sekolah-sekolah.
Pendidikan yang kita butuhkan adalah pendidikan yang membentuk manusia utuh—berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya. Kita butuh guru yang bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing. Kita butuh sekolah yang bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang tumbuh nilai dan cita-cita. Kita butuh sistem yang mendidik, bukan hanya menyaring.
Peringatan Hari Pendidikan harus menjadi panggilan bagi kita semua untuk memutus rantai ketimpangan dan ketidaksetaraan. Pendidikan tidak boleh lagi menjadi menara gading yang hanya dinikmati sebagian, sementara sebagian lainnya hanya bisa melihat dari kejauhan. Kota Bogor harus mampu menjadi kota yang mendidik setiap warganya dengan adil, setara, dan bermartabat.
Hari ini, mari kita sisir satu per satu tantangan pendidikan kita. Kita benahi sistem, kita genapkan komitmen, kita kuatkan kolaborasi. Karena di balik bangku-bangku sekolah itu, tersimpan harapan anak-anak Bogor untuk menjadi lebih dari yang bisa mereka bayangkan.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Dari Kota Bogor, kita nyalakan kembali semangat mencerdaskan kehidupan bangsa—bukan hanya lewat kata, tapi lewat kerja nyata.
